halloBintang.com - Jakarta - Tim Pembela Demokrasi Indonesia mendesak Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menjatuhkan sanksi kepada Presiden Joko Widodo atau Jokowi dan calon wakil presiden Gibran Rakabuming Raka. Keduanya dinilai telah memperlakukan partai itu secara tidak patut.

"PDIP tidak boleh memberikan privilese kepada Jokowi dan Gibran sebagai kader partai secara berlebihan. Setiap pelanggaran terhadap AD/ART serta disiplin partai harus ditindak tegas, bila perlu diberhentikan," kata koordinator TPDI, Petrus Selestinus kepada Tempo, Kamis malam, 26 Oktober 2023.

Kritik Petrus muncul setelah presiden gencar memberikan sinyal dukungan kepada calon presiden Prabowo Subianto. Terakhir, putra sulung Jokowi, Gibran Rakabuming Raka dideklarasikan menjadi calon wakil presiden pendamping Prabowo Subianto.

Padahal PDIP sendiri telah mengusung pasangan Ganjar Pranowo dan Mahfud Md sebagai capres dan cawapres.

"Pernyataan mencla-mencle oleh Jokowi maupun Gibran memperlakukan PDIP secara tidak patut. Harus ditindak tegas karena perilaku demikian sangat tidak menguntungkan bagi pendidikan politik dan disiplin partai bagi siapa pun dan kader PDIP sendiri," ujar Petrus.

Jokowi dan Gibran dinilai dapat memecah belah PDIP

Petrus menganggap sikap Jokowi dan Gibran Rakabuming dapat memecah belah partai tersebut. Karena itu, dia meminta PDIP untuk menegakkan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (AD ART) partai.

Petrus, pun menilai langkah Gibran yang tak mundur dari PDIP meskipun telah menjadi cawapres pendamping Prabowo Subianto sebagai tindakan indisipliner.

 "Membuktikan mereka sudah indispiliner, tidak beretika," ujar dia.

Dia menilai Jokowi dan Gibran tak beretika karena keduanya sebelumnya telah mendapatkan banyak dukungan dari partai berlambang banteng moncong putih itu.  Dan saat itu, dia menilai keduanya melakukan pengkhianatan tanpa ada rasa bersalah.

Menurut Petrus, Mahkamah PDIP perlu memanggil dan memeriksa Jokowi serta Gibran Rakabuming karena pelanggaran kode etik.

"Semua partai politik ini kan memperjuangkan nasib kita, seluruh rakyat Indonesia. Jadi kalau terjadi gonjang-ganjing di partai mana pun kita perlu meluruskan hal-hal yang tidak patut," ucap Petrus.

Presiden Jokowi memang sempat beberapa kali memberikan sinyal dukungan kepada calon presiden dari Koalisi Indonesia Maju, Prabowo Subianto. Terakhir, sinyal dukungan itu datang ketika dia mengikuti Rapat Kerja Nasional (Rakernas) kelompok relawan Projo di Senayan, 14 Oktober 2023.

Dalam kesempatan itu, presiden sempat memukul gong sebanyak delapan kali. Angka 08 dikenal lekat dengan Prabowo Subianto. Ketua Umum Projo, Arie Budi Setiadi, pun mengakui bahwa pukulan gong itu adalah sinyal dari Jokowi.

"Sabar gimana itu sudah gongnya 8 kali, gong 8 kali masa bukan sinyal," ujarnya usai mendeklarasikan dukungan Projo kepada Prabowo.(tempo)