Rokan Hulu – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Rokan Hulu terus memperkuat komitmennya dalam membangun pemerintahan yang terbuka, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Komitmen tersebut diwujudkan melalui penyelenggaraan Talk Show "Surambi Nogori Bupati Menyapa" yang digelar di ruang konferensi Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Rokan Hulu, Kamis (23/7/2026).

Mengangkat tema "Arah Kebijakan Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu dan Program Prioritas Bupati dan Wakil Bupati", kegiatan ini menjadi ruang dialog yang mempertemukan pemerintah daerah dengan insan pers serta berbagai pemangku kepentingan untuk membahas sejumlah isu strategis. Mulai dari arah pembangunan daerah, evaluasi pelaksanaan Musabaqah Tilawatil Qur'an (MTQ), hingga transparansi anggaran operasional jamaah haji tahun 2026 dibahas secara terbuka dalam forum tersebut.

Program "Surambi Nogori Bupati Menyapa" sendiri merupakan inovasi komunikasi publik yang telah digagas sejak November 2021 melalui Radio Swara Lima Luhak. Kini program tersebut kembali diaktifkan sebagai sarana penyampaian informasi resmi pemerintah sekaligus media dialog interaktif guna memperkuat keterbukaan informasi publik serta menangkal berbagai informasi yang belum tentu benar di tengah masyarakat.

Acara menghadirkan Penjabat Sekretaris Daerah Kabupaten Rokan Hulu, Drs. H. Yusmar, M.Si, sebagai narasumber utama. Turut mendampingi Kepala Dinas Kominfo Suharman Nasution, S.Pi., MM, Kepala Bagian Kesra Saprizal AH, Kepala Bagian Umum Abdullah, SE, Kepala BPBJ Muhardhan Julfhatony, S.STP., M.Si, Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik Dr. Rudy Fadrial, S.Sos., M.Si, serta dihadiri perwakilan organisasi wartawan se-Kabupaten Rokan Hulu.

Dalam pemaparannya, Yusmar menegaskan bahwa media massa memiliki peran yang sangat penting sebagai mitra strategis pemerintah dalam menyampaikan informasi pembangunan kepada masyarakat secara objektif, berimbang, dan edukatif. Menurutnya, keberhasilan pembangunan daerah tidak hanya ditentukan oleh kualitas program pemerintah, tetapi juga oleh tersampaikannya informasi yang benar kepada masyarakat.

"Sinergi antara pemerintah dan media harus terus diperkuat agar seluruh kebijakan daerah dapat dipahami masyarakat secara utuh serta mampu menangkal penyebaran informasi yang tidak benar," ujarnya.

Yusmar menjelaskan, arah pembangunan Kabupaten Rokan Hulu saat ini mengacu pada visi Bupati Anton, ST., MM bersama Wakil Bupati H. Syafaruddin Poti, SH., MM, yaitu mewujudkan Rokan Hulu sebagai pusat pertumbuhan ekonomi berbasis UMKM melalui pemanfaatan potensi perkebunan dan pertanian yang berwawasan lingkungan menuju masyarakat yang religius dan berkelanjutan.

Untuk mewujudkan visi tersebut, pemerintah daerah telah menetapkan empat misi strategis, yakni meningkatkan koordinasi kebijakan daerah secara terintegrasi, mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel, meningkatkan kualitas pelayanan administrasi serta kapasitas aparatur, dan mengoptimalkan pembinaan maupun evaluasi penyelenggaraan pemerintahan.

Selain empat misi tersebut, Pemkab Rokan Hulu juga menetapkan lima pilar program prioritas yang menjadi fokus pembangunan. Pilar tersebut meliputi penyelesaian sengketa hak guna usaha dan penguatan legalitas aset masyarakat, penguatan sektor riil dan pemerataan infrastruktur strategis, peningkatan kualitas pelayanan publik beserta program jaring pengaman sosial, optimalisasi administrasi pemerintahan dan efisiensi birokrasi, serta mitigasi risiko hukum dan penyelesaian persoalan pertanahan secara komprehensif.

Dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik, Pemkab Rokan Hulu juga terus mendorong transformasi digital melalui berbagai inovasi layanan pemerintahan. Beberapa aplikasi yang telah diterapkan di antaranya e-RFK untuk memantau realisasi fisik dan keuangan pembangunan, e-Fopi sebagai sistem pendokumentasian foto dan pidato pimpinan, Sipintar untuk administrasi produk hukum daerah, Sipormat sebagai sistem informasi kecamatan, serta e-SAKIP guna memperkuat akuntabilitas kinerja perangkat daerah.

Setelah pemaparan kebijakan pembangunan, sesi dialog berlangsung hangat. Perwakilan insan pers menyampaikan sejumlah pertanyaan terkait isu-isu yang berkembang di tengah masyarakat, termasuk evaluasi prestasi Kabupaten Rokan Hulu pada ajang Musabaqah Tilawatil Qur'an (MTQ).

Menanggapi hal tersebut, Yusmar menyampaikan bahwa Pemkab Rokan Hulu telah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an (LPTQ). Langkah ini dilakukan sebagai bentuk keseriusan pemerintah dalam mempersiapkan diri menjadi tuan rumah MTQ Tingkat Provinsi Riau tahun 2027.
Menurutnya, pemerintah akan membangun sistem pembinaan yang lebih profesional dengan mengedepankan proses seleksi yang objektif, transparan, dan bebas dari kepentingan tertentu. Rekrutmen peserta maupun pelatih tidak lagi dilakukan secara sepihak, melainkan melalui mekanisme yang jelas dan terukur.

Selain itu, pemerintah juga akan mengintensifkan pelatihan rutin yang melibatkan para official, pelatih, dan pembina berpengalaman agar mampu melahirkan qari dan qariah terbaik yang siap mengharumkan nama Kabupaten Rokan Hulu pada MTQ tingkat provinsi.

Tak hanya membahas MTQ, Yusmar juga memberikan penjelasan secara terbuka mengenai pembiayaan operasional pengantaran dan penjemputan jamaah haji Kabupaten Rokan Hulu tahun 2026. Penjelasan tersebut disampaikan untuk meluruskan berbagai informasi yang sempat beredar di media sosial mengenai penggunaan anggaran haji.

Mewakili Bupati Rokan Hulu, Yusmar menegaskan bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang, biaya transportasi jamaah dari embarkasi menuju daerah asal merupakan tanggung jawab pemerintah daerah dan tidak menggunakan dana setoran awal maupun biaya perjalanan ibadah haji milik jamaah.

Ia menjelaskan bahwa anggaran yang disiapkan pemerintah mencakup biaya transportasi darat, pengangkutan bagasi, konsumsi jamaah selama perjalanan, hingga fasilitas penginapan transit apabila diperlukan. Seluruh penggunaan anggaran tersebut telah direncanakan sesuai ketentuan yang berlaku dan dapat dipertanggungjawabkan secara administratif maupun keuangan.

Dalam kesempatan itu, para perwakilan organisasi wartawan menyampaikan apresiasi atas keterbukaan informasi yang disampaikan pemerintah daerah. Mereka juga mengusulkan agar ke depan disusun regulasi teknis yang lebih jelas mengenai dukungan operasional maupun publikasi terhadap berbagai kegiatan strategis pemerintah daerah, termasuk pelaksanaan MTQ dan pelayanan jamaah haji.

Menanggapi usulan tersebut, Pj Sekda Yusmar menyatakan menyambut baik seluruh masukan yang disampaikan insan pers. Ia berjanji akan mengoordinasikan usulan tersebut bersama Diskominfo dan Bagian Kesejahteraan Rakyat agar terbangun pola kemitraan media yang adil, transparan, dan disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

Melalui Talk Show "Surambi Nogori Bupati Menyapa", Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu berharap komunikasi antara pemerintah, media, dan masyarakat dapat terus terjalin secara harmonis. Pemerintah meyakini bahwa keterbukaan informasi merupakan fondasi penting dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik, sekaligus memperkuat kepercayaan publik terhadap setiap kebijakan yang dijalankan demi mewujudkan Rokan Hulu yang maju, religius, dan berkelanjutan.(Leli)