Bupati Siak Cek 523 Kendaraan Dinas, 100 Unit Siap Dilelang

Bupati Siak Cek 523 Kendaraan Dinas.jpg

Siak, Bupati Siak, Afni, melakukan pemeriksaan langsung terhadap seluruh kendaraan dinas roda empat milik Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Siak.

Pemeriksaan dipusatkan di halaman Kantor Bupati Siak, Tanjung Agung, Kelurahan Mempura, Kamis (7/8) pagi.

Kegiatan ini merupakan langkah strategis penataan aset daerah, khususnya kendaraan dinas, guna mencegah pemborosan dan meningkatkan efisiensi penggunaan anggaran.

“Pagi ini saya minta seluruh mobil dinas dikumpulkan. Kita mulai dari hal kecil. Kendaraan yang sudah tua jika terus dirawat akan membebani anggaran,” ujar Bupati Afni.

Pemeriksaan melibatkan tim gabungan dari Inspektorat dan Badan Keuangan Daerah (BKD) Bidang Aset, meliputi pengecekan kondisi fisik, kelengkapan dokumen, status pajak, serta kesesuaian penggunaan kendaraan oleh aparatur sipil negara (ASN).

Bupati menegaskan, setiap OPD wajib melaporkan kondisi dan penggunaan kendaraan dinas.

Kendaraan yang tidak layak pakai atau berbiaya perawatan tinggi akan dilelang, sedangkan kendaraan yang tidak digunakan akan dialihkan kepada pihak yang lebih membutuhkan, seperti perangkat kampung dan anggota BAPEKAM di wilayah terpencil.

Dari 523 unit kendaraan yang diperiksa, terdiri dari 451 unit mobil dinas dan 72 unit kendaraan sewa, ditemukan 100 mobil tidak layak operasional yang akan segera dilelang.

“Kami temukan 70 mobil tua dan 30 unit lainnya yang masih dalam pendataan. Semua akan kita lelang,” jelasnya.

Bupati juga mengimbau agar OPD tidak menambah kendaraan dinas baru. Pemerintah daerah akan mempertimbangkan sistem penyewaan jika lebih hemat anggaran.

“Keuangan daerah sedang tidak sehat. Kami ingin memastikan setiap kendaraan digunakan sesuai kebutuhan dan tercatat sebagai aset resmi,” tegas Afni.

Pemeriksaan kendaraan ini akan berlanjut pada kendaraan roda dua, rumah dinas, dan aset tanah.

“Kendaraan nilainya terus turun, tidak seperti tanah. Maka harus dimanfaatkan optimal. Ini langkah awal menuju tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan berpihak pada rakyat,” tutup Bupati Afni.