Infotorial

Bupati Kuansing Hadiri Kunjungan Kerja DPR RI Bahas Hak Hidup Masyarakat Sekitar TNTN

Kuantan Singingi.jpg

Pekanbaru, Bupati Kuantan Singingi, Dr. H. Suhardiman Amby, MM, menghadiri kunjungan kerja Badan Aspirasi Masyarakat DPR RI di Kantor Gubernur Riau, Kamis (10/7).

Kegiatan ini secara khusus membahas perlindungan hak hidup masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan Taman Nasional Tesso Nilo (TNTN).

Dalam forum tersebut, Bupati Kuansing didampingi oleh Ketua DPRD Kuantan Singingi. Kehadiran jajaran pemerintah daerah menjadi bentuk komitmen untuk memperjuangkan nasib ribuan warga Kuansing yang selama ini menggantungkan hidup di sekitar kawasan TNTN, terutama di wilayah perbatasan.

Sebagaimana diketahui, TNTN yang diresmikan pada tahun 2004 mencakup wilayah Kabupaten Pelalawan dan sebagian Indragiri Hulu.

Kawasan ini memiliki nilai ekologis tinggi, namun dalam praktiknya menyisakan persoalan sosial akibat belum adanya skema transisi yang memadai saat status kawasan ditetapkan.

Ribuan hektare lahan yang sebelumnya dikelola masyarakat untuk pertanian dan perkebunan kini masuk dalam kawasan konservasi, sehingga menimbulkan ketegangan antara perlindungan lingkungan dan pemenuhan hak dasar warga.

Dalam pertemuan tersebut, Bupati Suhardiman menyampaikan secara langsung aspirasi masyarakat Kuansing yang terdampak, termasuk kebutuhan akan kejelasan status lahan, perlindungan terhadap mata pencaharian, serta solusi atas konflik satwa liar yang kerap mengancam keselamatan warga.

“Persoalan TNTN bukan hanya tentang konservasi, tapi juga menyangkut keberlangsungan hidup masyarakat yang telah lama menjadi bagian dari lanskap kawasan ini. Diperlukan kebijakan yang adil, manusiawi, dan berbasis dialog sosial,” tegas Bupati.

DPR RI menyambut baik masukan dari kepala daerah dan berkomitmen mendorong pendekatan yang lebih partisipatif dalam pengelolaan kawasan konservasi. Beberapa rekomendasi yang mengemuka antara lain: pemetaan ulang kawasan bersama masyarakat, program pemberdayaan ekonomi alternatif, serta peningkatan koordinasi lintas sektor antara pemerintah pusat, daerah, dan pemangku kepentingan lainnya.

Ke depan, sinergi yang kuat antara DPR RI, pemerintah pusat dan daerah, serta masyarakat diharapkan mampu mewujudkan keadilan ekologis dan sosial secara berimbang di kawasan Tesso Nilo dan sekitarnya.(Inf)