Bupati Siak Soroti Perbaikan Infrastruktur Jalan dalam Musrenbang RPJMD Provinsi Riau 2025-2029

Siak.jpg

Pekanbaru, Bupati Siak, Afni Z, menghadiri Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RPJMD Provinsi Riau Tahun 2025-2029 yang diselenggarakan di Balai Serindit, Gedung Daerah Provinsi Riau, Senin (30 juni 2025).

Musrenbang ini dibuka secara resmi oleh Gubernur Riau, Abdul Wahid, dan dihadiri oleh pejabat pusat, di antaranya Dirjen Bina Pembangunan Daerah Kemendagri RI, Dr. Ir. Restuardy Daud, M.Sc., CGRE, dan perwakilan Direktorat PKDTTKD Bappenas, Anang B. Gunawan secara virtual, serta seluruh bupati/wali kota se-Provinsi Riau.

Dalam forum tersebut, Gubernur Riau menekankan bahwa pembangunan Provinsi Riau tidak bisa dilakukan dengan cara yang biasa.

Mengusung visi "Riau Bedelaw" Riau yang berbudaya Melayu, dinamis, ekologis, religius, dan maju Gubernur mengajak seluruh kepala daerah di Riau untuk bersinergi menghadapi tantangan pembangunan, seperti kesenjangan wilayah, perubahan iklim, dan ketergantungan ekonomi.

Sejalan dengan hal itu, Bupati Siak Afni Z menyampaikan langsung usulan prioritas pembangunan di Kabupaten Siak, khususnya perbaikan infrastruktur jalan.

Afni menyoroti kondisi ruas jalan dari KM 11 Tualang hingga KM 11 Koto Gasib yang mengalami kerusakan berat.

“Kami berharap kepada Bapak Gubernur Riau untuk memberikan perhatian serius terhadap ruas jalan ini, karena jalan tersebut menjadi jalur penghubung antar kabupaten yang sangat vital. Saat ini, panjang jalan provinsi di Kabupaten Siak hanya 110,3 kilometer atau sekitar 4,10 persen, terendah di Provinsi Riau,” ujar Bupati Afni.

Bupati termuda di Provinsi Riau ini juga menambahkan bahwa Kabupaten Siak merupakan penyumbang PDRB terbesar ketiga di Riau. Setiap pertumbuhan ekonomi sebesar 1 persen, Siak berkontribusi Rp590,7 miliar terhadap PDRB Provinsi Riau.

“Kami juga mengusulkan agar ruas jalan tersebut bisa menjadi jalan nasional, mengingat fungsinya sebagai penghubung lintas kabupaten. Selain itu, kami siap berkoordinasi dengan Forkopimda untuk penanganan tonase kendaraan guna menjaga kualitas jalan dari beban berlebih (Over Dimension Over Load),” tegasnya.

Dalam kesempatan tersebut, Bupati Afni turut menyampaikan bahwa Pemerintah Kabupaten Siak telah mengajukan kawasan Istana Siak untuk masuk ke dalam Proyek Strategis Nasional (PSN), serta mendorong penyelesaian masalah tata kelola lahan, mengingat mayoritas lahan di Siak masih berstatus HTI dan HGU.

“Kami mohon dukungan Bapak Gubernur agar isu keterbatasan lahan ini dapat diselesaikan, sehingga masyarakat, khususnya petani, mendapatkan kepastian ruang hidup dan terhindar dari konflik lahan di masa mendatang,” pungkas Afni.