Bagansiapiapi, 17 Maret 2025 – Program Ketahanan Pangan (Ketapang) di Kecamatan Kuba, khususnya di Pulau Halang Hulu, kini menjadi sorotan tajam masyarakat. Pasalnya, program yang diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan warga melalui sektor peternakan justru diduga mengalami kegagalan.

Berdasarkan informasi yang dihimpun dari masyarakat setempat, program peternakan kambing yang dijalankan dengan anggaran sekitar Rp120 juta pada tahun 2024 tidak berkembang sebagaimana mestinya. Alih-alih bertambah, jumlah ternak kambing justru dikabarkan menyusut. Situasi ini menimbulkan pertanyaan besar terkait transparansi dan efektivitas pengelolaan anggaran desa.

Salah satu warga yang enggan disebutkan namanya menyatakan bahwa seharusnya program ini dikelola secara profesional dan terbuka. "Dana yang dikelola dari anggaran desa harusnya bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat, bukan justru menimbulkan tanda tanya. Kami ingin ada kejelasan," ujarnya.

Ketika awak media mencoba mengonfirmasi Penjabat (PJ) Penghulu Pulau Halang Hulu terkait jumlah kambing yang tersisa dari program Ketapang 2024, hingga berita ini diterbitkan, ia belum memberikan tanggapan meskipun pesan WhatsApp yang dikirim sudah berstatus terbaca.

Menanggapi polemik ini, Ketua Ikatan Pelajar Mahasiswa Rokan Hilir (Ipemarohi) Pekanbaru, Akas Vernando, menegaskan bahwa pihaknya akan terus mengawal dan memonitor jalannya program Ketapang di Rohil. Ia meminta para Datuk Penghulu lebih transparan dalam mengelola anggaran dan tidak alergi terhadap kritik.

“Jangan sampai program ini hanya menjadi formalitas tanpa hasil nyata. Kita akan terus awasi, dan jika ditemukan adanya penyimpangan, kita siap melakukan investigasi lebih lanjut serta melaporkannya ke aparat penegak hukum, termasuk Kejaksaan Agung dan Mabes Polri,” tegas Akas.

Ia juga menekankan bahwa setiap program desa harus dirancang dan disepakati dalam musyawarah desa agar benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat.

Dengan berbagai pertanyaan yang menggantung, masyarakat kini menanti kejelasan dari pihak terkait. Akankah ada transparansi dalam pengelolaan program Ketapang ini? Atau justru akan semakin banyak dugaan penyimpangan yang terungkap?

(Liputan oleh: Hallo Bintang .Com, Bagansiapiapi, 17 Maret 2025)