Jakarta – Gelombang tuntutan terhadap dugaan korupsi tata kelola minyak mentah Pertamina semakin memanas. Aliansi Rakyat Menggugat (ARM), yang terdiri dari berbagai organisasi buruh dan energi, menggelar aksi besar-besaran di kantor pusat PT Pertamina (Persero), Kementerian BUMN, Kementerian ESDM, hingga Kejaksaan Agung, Selasa (11/3/2025).

Dalam orasinya, ARM menuding Menteri BUMN Erick Thohir sebagai sosok utama dalam dugaan "liga korupsi" yang melibatkan BUMN, dengan Pertamina disebut sebagai pemain teratas. ARM bahkan meminta Erick mundur atau dinonaktifkan oleh Presiden Prabowo Subianto.

Skandal Minyak Rp 193,7 Triliun dan Nama-Nama Besar

ARM menyoroti dugaan korupsi impor minyak mentah dan produk kilang Pertamina sepanjang 2018–2023 yang diklaim merugikan negara hingga Rp 193,7 triliun. Mereka menuntut Kejaksaan Agung untuk segera memeriksa nama-nama besar yang muncul dalam skandal ini, termasuk:

Erick Thohir – Menteri BUMN

Garibaldi ‘Boy’ Thohir – Pengusaha energi dan kakak Erick Thohir

Hatta Rajasa – Mantan Menteri Koordinator Perekonomian

Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) – Mantan Komisaris Utama Pertamina

Seluruh Dewan Komisaris & Direksi Pertamina, termasuk PT Pertamina Patra Niaga, PT Kilang Pertamina International, PT Pertamina Shipping International, dan PT Pertamina Hulu Energi

ARM Ancam Class Action & Demo Besar-Besaran

Selain mendorong Kejagung untuk menindak tegas para pelaku, ARM juga berencana mengajukan gugatan class action ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Mereka menuntut kompensasi bagi rakyat yang selama ini membeli BBM dengan kualitas di bawah standar berdasarkan temuan Kejaksaan Agung.

Lebih lanjut, ARM menegaskan akan terus mengawal kasus ini. Jika ada upaya intervensi untuk melindungi pelaku, mereka siap menurunkan puluhan ribu massa ke Kejaksaan Agung demi menuntut keadilan.

Kejagung: Tidak Ada Kerugian Rp 1 Kuadriliun, Tapi Terbuka untuk Bukti Baru

Dalam pertemuan resmi dengan ARM, Kapuspen Kejagung Harli Siregar membantah klaim bahwa negara mengalami kerugian hingga Rp 1 kuadriliun akibat skandal ini. Namun, pihaknya tetap terbuka menerima bukti baru dari masyarakat dan menjamin perlindungan hukum bagi siapa pun yang membantu mengungkap kasus ini.

Dengan tuntutan yang semakin lantang dan tekanan publik yang meningkat, mampukah Kejaksaan Agung membongkar kasus ini hingga ke akar-akarnya? Ataukah ada kekuatan besar yang akan mencoba mengaburkan fakta? Semua mata kini tertuju pada langkah hukum selanjutnya.