ROKAN HILIR – Hingga kini, Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang dijadwalkan antara Komisi C DPRD Rokan Hilir, Dinas Kominfotiks, dan Gabungan Media Rokan Hilir masih belum terlaksana. Penundaan ini menuai sorotan tajam dari para awak media yang mengeluhkan kondisi ekonomi industri media lokal di tengah minimnya dukungan dari pemerintah daerah.

Ketua Forum Wartawan Rokan Hilir (Fowarohil), H. Dahrin, mengungkapkan kekecewaannya atas belum terealisasinya RDP tersebut. “Kami sudah menerima undangan yang ditandatangani Ketua DPRD, tapi terpaksa ditunda karena Kepala Dinas Kominfotiks sedang dinas di Pekanbaru. Sampai sekarang belum ada kepastian jadwal ulang,” ujar H. Dahrin saat ditemui di Bagansiapiapi.

H. Dahrin mendesak agar RDP dilakukan sebelum pengesahan APBD 2025. Ia menekankan pentingnya forum ini untuk menyampaikan aspirasi awak media yang merasa terhimpit secara ekonomi. “Tahun 2024, kami hanya mendapat dua iklan, itu pun nilainya hanya dua juta rupiah. Bagaimana kami bisa bertahan di situasi seperti ini?” keluhnya.

Menurutnya, kondisi ini tak pernah terjadi sebelumnya. Ia berharap pemerintah daerah, terutama di bawah kepemimpinan mendatang, bisa lebih peduli pada nasib media lokal yang selama ini turut berkontribusi membangun daerah.

“Di masa pemerintahan sekarang, kami seperti diabaikan. Kami berharap pemerintahan selanjutnya, siapa pun yang memimpin, seperti Pak H. Bistamam dan Jhony Charles, bisa lebih memperhatikan keberlangsungan hidup kami para pekerja pers dan pemilik media lokal,” tambahnya.

Penundaan RDP ini memunculkan kekhawatiran bahwa suara media tidak akan terdengar dalam penyusunan kebijakan anggaran. Para wartawan berharap DPRD dapat segera menindaklanjuti janji mereka untuk mewujudkan forum diskusi sebelum APBD diketok palu.

Apakah aspirasi awak media Rokan Hilir akan terakomodasi? Semua pihak kini menunggu langkah nyata dari DPRD dan Pemerintah Daerah.