Bupati Siak: Keterbatasan Fiskal Tak Surutkan Komitmen Bangun Daerah, Prioritaskan Program Berdampak bagi Masyarakat

SIAK – Keterbatasan kemampuan keuangan daerah tidak menjadi alasan bagi Pemerintah Kabupaten Siak untuk mengurangi komitmen dalam membangun daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Di tengah tantangan fiskal yang dihadapi pemerintah daerah, berbagai strategi terus dilakukan agar pembangunan tetap berjalan secara efektif, efisien, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Komitmen tersebut ditegaskan Bupati Siak Afni Z saat menyampaikan jawaban Pemerintah Kabupaten Siak atas Pandangan Umum Fraksi-fraksi DPRD terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Siak Tahun Anggaran 2025. Penyampaian itu berlangsung dalam Rapat Paripurna ke-8 Masa Sidang III DPRD Kabupaten Siak yang digelar di Ruang Rapat Putri Kacamayang, Senin (6/7/2026).

Dalam pidatonya, Afni mengawali dengan menyampaikan apresiasi kepada seluruh fraksi DPRD Kabupaten Siak atas berbagai pandangan, kritik, saran, dan rekomendasi yang telah disampaikan selama pembahasan Ranperda. Menurutnya, seluruh masukan tersebut menjadi bagian penting dalam upaya memperbaiki tata kelola pemerintahan serta meningkatkan kualitas pelayanan publik di Kabupaten Siak.

"Kami menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh fraksi DPRD Kabupaten Siak atas perhatian, masukan, kritik, dan rekomendasi yang telah diberikan. Seluruhnya menjadi perhatian serius Pemerintah Kabupaten Siak dalam upaya meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat," ujar Afni.

Ia menegaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Siak memandang hubungan antara eksekutif dan legislatif sebagai kemitraan strategis dalam mewujudkan pembangunan daerah. Melalui sinergi yang baik, berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat diharapkan dapat diselesaikan secara bersama-sama.

Afni mengakui, kondisi fiskal daerah saat ini memberikan tantangan tersendiri terhadap pelaksanaan berbagai program pembangunan. Keterbatasan ruang fiskal menyebabkan pemerintah harus lebih selektif dalam menentukan prioritas anggaran agar setiap program yang dijalankan benar-benar memberikan dampak langsung kepada masyarakat.

Meski demikian, ia memastikan bahwa pemerintah daerah tidak akan mengendurkan semangat membangun. Sebaliknya, keterbatasan tersebut menjadi motivasi untuk semakin cermat dalam mengelola keuangan daerah.

"Pemerintah terus berupaya memastikan setiap rupiah APBD yang dibelanjakan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Orientasi pembangunan bukan semata-mata pada besarnya anggaran yang terserap, tetapi pada hasil dan dampak yang dirasakan masyarakat," tegasnya.

Untuk menjaga keberlanjutan pembangunan, Pemkab Siak terus melakukan berbagai langkah strategis. Di antaranya melalui penetapan skala prioritas pembangunan, optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), peningkatan efisiensi belanja daerah, percepatan digitalisasi pelayanan publik, hingga memperjuangkan dukungan pembiayaan dari pemerintah pusat maupun sumber pendanaan lainnya.

Menurut Afni, langkah-langkah tersebut menjadi strategi penting agar berbagai program prioritas tetap dapat berjalan meskipun kondisi fiskal belum sepenuhnya ideal.

Ia juga menjelaskan bahwa sejumlah sektor yang menjadi perhatian DPRD akan tetap menjadi fokus pembangunan pemerintah daerah. Sektor-sektor tersebut meliputi pembangunan infrastruktur, pelayanan air bersih, pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, hingga penguatan perekonomian daerah.

Pada sektor infrastruktur, pemerintah terus mengoptimalkan pemeliharaan jalan serta memperjuangkan bantuan pembiayaan dari pemerintah pusat guna mempercepat peningkatan kualitas jaringan jalan yang menjadi urat nadi aktivitas masyarakat dan perekonomian daerah.

Sementara itu, di bidang pelayanan air bersih, pemerintah terus melakukan berbagai inovasi melalui pengembangan sistem pembayaran digital, peningkatan jaringan distribusi air, serta penambahan sambungan rumah secara bertahap agar semakin banyak masyarakat yang memperoleh akses terhadap layanan air bersih yang layak.

Di sektor pendidikan dan kesehatan, Pemerintah Kabupaten Siak juga terus berupaya meningkatkan kualitas pelayanan dasar melalui pembangunan dan perbaikan sarana prasarana, pemerataan tenaga pendidik dan tenaga kesehatan, serta memperjuangkan dukungan pemerintah pusat agar kebutuhan pelayanan masyarakat dapat terpenuhi secara optimal.

Afni menilai, kualitas sumber daya manusia merupakan fondasi utama pembangunan daerah. Karena itu, investasi di bidang pendidikan dan kesehatan akan terus menjadi perhatian pemerintah meskipun dihadapkan pada keterbatasan anggaran.

Selain itu, pemerintah daerah juga terus mendorong penguatan sektor ekonomi masyarakat melalui berbagai program pemberdayaan, peningkatan kesempatan kerja, serta dukungan terhadap pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Langkah tersebut diharapkan mampu memperkuat daya tahan ekonomi masyarakat sekaligus meningkatkan pendapatan daerah.

Di akhir penyampaiannya, Afni kembali menegaskan pentingnya kolaborasi seluruh pihak dalam menghadapi berbagai tantangan pembangunan. Menurutnya, keberhasilan pembangunan tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah daerah, tetapi membutuhkan dukungan DPRD, pemerintah pusat, dunia usaha, serta partisipasi aktif masyarakat.

"Sinergi antara pemerintah daerah, DPRD, dunia usaha, dan masyarakat menjadi modal utama untuk menghadapi tantangan yang ada. Pemerintah terbuka terhadap setiap kritik dan masukan sebagai bahan evaluasi untuk terus memperbaiki kinerja serta menghadirkan pembangunan yang semakin berkualitas dan berpihak kepada kepentingan masyarakat," tutupnya.

Melalui komitmen tersebut, Pemerintah Kabupaten Siak berharap seluruh kebijakan dan program pembangunan yang dijalankan dapat terus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, sekaligus menjaga keberlanjutan pembangunan daerah meskipun di tengah berbagai tantangan fiskal yang masih dihadapi.(*02/cinta)