PEKANBARU – Ketua DPRD Kabupaten Siak, Indra Gunawan, SE, mendapat kehormatan istimewa dalam agenda penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025 yang digelar Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Provinsi Riau, Kamis (18/6/2026).

Dalam kegiatan yang berlangsung di Pekanbaru tersebut, Indra Gunawan dipercaya untuk mewakili seluruh pimpinan DPRD kabupaten/kota se-Provinsi Riau menyampaikan sambutan resmi di hadapan jajaran BPK RI, kepala daerah, serta para ketua DPRD se-Riau.

Kepercayaan yang diberikan kepada Ketua DPRD Siak itu menjadi bukti pengakuan terhadap peran strategis DPRD Siak dalam mendukung tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.
Di hadapan para undangan, Indra menyampaikan apresiasi tinggi kepada BPK RI Perwakilan Provinsi Riau atas dedikasi dan profesionalismenya dalam menjalankan fungsi pengawasan serta pemeriksaan pengelolaan keuangan daerah.

"Amanah untuk menyampaikan sambutan mewakili rekan-rekan Ketua DPRD se-Provinsi Riau merupakan sebuah kehormatan bagi saya. Kami memandang bahwa LHP BPK bukan sekadar dokumen administratif, tetapi menjadi instrumen penting untuk mengukur kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik melalui pengelolaan anggaran yang transparan dan bertanggung jawab,” ujar Indra.

Menurutnya, hasil pemeriksaan yang disampaikan BPK harus menjadi bahan evaluasi bersama demi mewujudkan pemerintahan yang semakin baik. Ia menegaskan bahwa DPRD memiliki peran penting dalam memastikan setiap rekomendasi yang diberikan BPK dapat ditindaklanjuti secara serius oleh pemerintah daerah.

Indra juga menyoroti pentingnya sinergi antara lembaga legislatif dan eksekutif dalam membangun sistem pengelolaan keuangan yang bersih, efektif, dan efisien. Baginya, setiap catatan maupun rekomendasi dari BPK harus dijadikan pijakan untuk memperbaiki berbagai aspek tata kelola pemerintahan.

"Sinergi antara pemerintah daerah dan DPRD menjadi kunci utama. Rekomendasi BPK harus menjadi kompas dalam melakukan perbaikan sistem pengelolaan keuangan daerah agar semakin transparan, akuntabel, dan mampu memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat,” tegasnya.

Pada kesempatan tersebut, Pemerintah Kabupaten Siak kembali menorehkan prestasi membanggakan dengan meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI untuk yang ke-15 kalinya secara berturut-turut.

Capaian ini semakin memperkuat posisi Kabupaten Siak sebagai salah satu daerah dengan komitmen tinggi terhadap pengelolaan keuangan yang baik dan sesuai standar akuntansi pemerintahan.
Menanggapi capaian tersebut, Indra Gunawan menyampaikan rasa syukur sekaligus apresiasi kepada seluruh pihak yang telah bekerja keras menjaga kualitas pengelolaan keuangan daerah, mulai dari pemerintah daerah, DPRD, hingga seluruh perangkat daerah yang terlibat.

“Prestasi ini adalah hasil kerja bersama. Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh stakeholder yang telah berkontribusi sehingga Kabupaten Siak kembali memperoleh opini WTP untuk ke-15 kalinya secara berturut-turut,” katanya.

Meski demikian, Indra menegaskan bahwa raihan WTP bukanlah tujuan akhir. Menurutnya, yang lebih penting adalah bagaimana anggaran daerah benar-benar mampu memberikan dampak nyata bagi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.

Karena itu, DPRD Siak berkomitmen untuk segera mempelajari dan membahas secara mendalam hasil pemeriksaan BPK bersama Pemerintah Kabupaten Siak guna memastikan seluruh rekomendasi dapat ditindaklanjuti secara optimal.

"Catatan-catatan konstruktif dari BPK akan langsung kami pelajari bersama pemerintah daerah. Kami ingin memastikan setiap rupiah APBD yang digunakan benar-benar memberikan manfaat yang dirasakan masyarakat, khususnya masyarakat Kabupaten Siak,” pungkasnya.

Acara penyerahan LHP LKPD Tahun Anggaran 2025 tersebut turut dihadiri Bupati Siak Dr. Afni Z, para bupati dan wali kota se-Provinsi Riau, para Ketua DPRD kabupaten/kota se-Riau, Sekretaris Daerah Kabupaten Siak H. Mahadar, Sekretaris DPRD Siak Budi Yuwono, jajaran kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), serta pimpinan dan tim pemeriksa BPK RI Perwakilan Provinsi Riau.

Momentum tersebut menjadi simbol kuatnya komitmen pemerintah daerah dan DPRD di Provinsi Riau untuk terus memperkuat akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah demi terwujudnya pembangunan yang berkualitas dan berkelanjutan bagi masyarakat.(01/Leli)