Rohul, hallobintang.com – Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Riau melakukan "penjagaan" intensif terhadap dua proyek besar di Kabupaten Rokan Hulu (Rohul) pada Rabu (10/12/2025). Selain memeriksa kantor DPRD baru yang sudah selesai, BPKP juga menyoroti proyek RSUD 6 lantai yang terlantar selama 9 tahun – yang akan akhirnya dilanjutkan tahun depan, tapi dengan syarat "tidak main-main".
 
Dihadiri langsung Bupati Anton, Wakil Bupati Syafaruddin Poti, Ketua DPRD Sumiartini, dan Dirut RSUD Zuldi Afki, kepala Perwakilan BPKP Riau Evenri Sihombing (yang juga putra Ujungbatu Rohul) mengakui bahwa secara visual, kedua proyek (DPRD dan RSUD baru) sudah "On The Track" – artinya sesuai jadwal, cakupan, dan anggaran. Namun, itu tidak berarti tidak ada catatan!
 
Untuk RSUD baru yang dibiayai DAK TA 2025 sebesar Rp 5 Miliar, BPKP meminta perbaikan mendasar: "Pastikan atap tidak bocor dan semua pekerjaan sesuai kontrak!" Sementara itu, kantor DPRD baru juga mendapatkan catatan perbaikan kepada Disperkim, terutama di bagian depan dan beberapa area dalam gedung.
 
Tapi yang paling ditunggu adalah kelanjutan RSUD 6 lantai yang mangkrak. BPKP mendukung penuh proyek vital ini untuk pelayanan kesehatan masyarakat, tapi dengan syarat mutlak: harus dilakukan audit fisik bangunan dan audit biaya awal pembangunan.
 
"Ini untuk menghindari masalah di masa depan dan memastikan fondasi benar-benar layak," tegas Evenri.
 
Ketua DPRD Sumiartini mengkonfirmasi bahwa dana untuk kelanjutan proyek sudah siap: "Ada dana pinjaman Rp 146 Miliar yang sudah masuk Rancangan KUA PPAS TA 2026, dan kita sudah sampaikan ke Bupati." Sementara itu, Dirut RSUD Zuldi Afki menjanjikan akan segera menindaklanjuti semua arahan BPKP.
 
Dengan audit yang wajib dilakukan, harapannya proyek RSUD yang terlantar bertahun-tahun ini tidak akan mengalami masalah lagi – dan warga Rohul bisa segera merasakan pelayanan kesehatan yang lebih baik.