Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu (Rohul) bekerja sama dengan BPJS Ketenagakerjaan menggelar Forum Group Discussion (FGD) bertajuk Optimalisasi Perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Pekerja Sektor Jasa Konstruksi, Kamis (19/6). Kegiatan ini dilaksanakan di lantai tiga Kantor Bupati Rokan Hulu.

FGD tersebut dibuka secara resmi oleh Wakil Bupati Rokan Hulu, H. Syafaruddin Poti, SH, MM. Turut hadir Asisten II Setda Rohul H. Ibnu Ulya, Kepala BPJS Ketenagakerjaan Rohul Saud Muda Tua Napitu, sejumlah Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), serta perwakilan instansi terkait dan anggota BPJS Ketenagakerjaan.

Dalam sambutannya, Wabup Syafaruddin menekankan pentingnya perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan, khususnya bagi para pekerja sektor jasa konstruksi yang memiliki tingkat risiko tinggi.

“Pekerja konstruksi memiliki potensi risiko tinggi. Oleh karena itu, perlindungan sosial harus menjadi prioritas agar mereka dapat bekerja dengan tenang dan aman,” ujarnya.

Wabup juga mengimbau seluruh proyek konstruksi di Rohul untuk memastikan para pekerjanya terdaftar dalam program jaminan sosial ketenagakerjaan demi menjamin keselamatan dan kesejahteraan mereka.

Senada dengan hal tersebut, Asisten II Setda Rohul H. Ibnu Ulya menambahkan bahwa program perlindungan pekerja konstruksi ini telah mendapatkan dukungan penuh dari Bupati Rokan Hulu. Ia berharap ke depan para pelaku usaha konstruksi aktif mendaftarkan pekerjanya ke BPJS Ketenagakerjaan.

Sementara itu, Kepala BPJS Ketenagakerjaan Rohul, Saud Muda Tua Napitu, menyampaikan bahwa tujuan utama dari FGD ini adalah untuk meningkatkan kesadaran para pelaksana proyek, baik dari sektor pemerintah maupun swasta, terkait pentingnya perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi para pekerja konstruksi.

“Saat ini kesadaran para pelaksana proyek untuk mendaftarkan pekerjanya masih tergolong rendah, padahal perlindungan ini sangat penting karena menanggung berbagai risiko kerja,” jelasnya.

Ia mencontohkan, beberapa proyek pemerintah seperti pembangunan Gedung DPRD Rohul telah terdaftar dalam program BPJS Ketenagakerjaan, meskipun sebagian lainnya masih belum.

Melalui kegiatan FGD ini, BPJS Ketenagakerjaan berharap seluruh proyek yang bersumber dari APBD maupun proyek swasta di Rokan Hulu dapat memberikan perlindungan penuh kepada seluruh tenaga kerjanya.

“Dengan dukungan pemerintah daerah, kami berharap ke depan tidak ada lagi pekerja konstruksi yang tidak terdaftar. Ini demi kesejahteraan mereka dan perlindungan dari risiko kerja,” pungkasnya.