KAMPAR - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kampar menggelar rapat paripurna dengan agenda Penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah Tahun Anggaran 2024, Rabu (9/4/2025).

Dalam rapat tersebut, masing-masing fraksi menyampaikan pandangan mereka melalui juru bicara yang ditunjuk. Salah satunya adalah Fraksi Partai PPP-PKS, yang menyatakan menerima LKPJ Kepala Daerah 2024 dengan sejumlah catatan penting.

Juru bicara Fraksi PPP-PKS, Hendri, menegaskan bahwa meskipun pihaknya menerima LKPJ tersebut, masih terdapat beberapa persoalan yang harus segera ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah.

"Pada prinsipnya kami menerima hasil keterangan LKPJ Bupati, tetapi ada beberapa catatan yang harus menjadi perhatian kita bersama, tentu dalam hal ini tujuannya kepada pemerintah daerah," ujar Hendri.

Salah satu catatan penting yang disoroti adalah persoalan tunda bayar yang telah dijanjikan oleh Bupati untuk diselesaikan menjelang pertengahan tahun ini. Selain itu, Fraksi PPP-PKS juga menyoroti belum dibayarkannya honor para guru Pendidikan Diniyah Takmiliyah Awaliyah (PDTA), yang dinilai sebagai masalah serius.

"Kita berharap agar soal tunda bayar ini, walaupun sudah dijanjikan oleh Pak Bupati, dapat segera diselesaikan sebagai harapan bagi rekan-rekan kontraktor. Begitu pula dengan honor guru PDTA yang masih belum dibayarkan, ini tentunya menjadi perhatian kita bersama," jelasnya.

Fraksi PPP-PKS juga mengkritisi penunjukan Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Desa yang tidak berdomisili di wilayah yang dipimpinnya, karena dinilai mengganggu pelayanan kepada masyarakat.

Tak hanya itu, infrastruktur menuju desa wisata juga menjadi sorotan, terutama akses ke Desa Wisata Buluh Cina, Kecamatan Siak Hulu, yang hingga kini belum mendapatkan bantuan perbaikan jalan, padahal lokasinya dekat dengan Kota Pekanbaru.

Terakhir, Fraksi PPP-PKS menyoroti masih banyaknya sekolah yang dipimpin oleh Plt Kepala Sekolah. Hal ini dianggap berpengaruh pada proses pencairan dan penggunaan Dana BOS, yang pada akhirnya bisa mengganggu jalannya roda pendidikan di tingkat dasar dan menengah.

"Kami berharap seluruh pandangan dan catatan dari Fraksi PPP-PKS ini dapat ditelaah satu per satu oleh pemerintah daerah, sehingga muncul jawaban dan solusi yang konkret demi kemajuan Kabupaten Kampar yang kita cintai," pungkas Hendri