Siak – Kabupaten Siak tengah bersiap menghadapi Pemungutan Suara Ulang (PSU) pada Sabtu, 22 Maret 2025. Dalam Rapat Koordinasi (Rakor) yang digelar secara virtual bersama Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menegaskan pentingnya menjaga netralitas dan keamanan selama proses PSU berlangsung.

Menurut Tito, PSU bukan sekadar proses administrasi, tetapi juga ujian bagi stabilitas politik di daerah. "Pilkada belum benar-benar selesai, terutama di daerah yang harus melaksanakan PSU. Kita harus waspada terhadap potensi polarisasi masyarakat dan memastikan Kamtibmas tetap kondusif," tegasnya, Jumat (21/3/2025).

Tak hanya itu, Mendagri juga menyoroti ancaman politik uang yang masih menghantui proses demokrasi. "Mesin politik masih bergerak, kandidat dan pendukungnya masih bertarung. Salah satu isu utama yang harus diawasi adalah politik uang, karena bisa memicu sengketa baru dan PSU berulang," tambahnya.

Dalam kesempatan yang sama, Ketua KPU RI, Mochammad Afifuddin, memastikan kesiapan teknis dan logistik untuk PSU. "Siak, bersama Bangka Barat, Magetan, dan Barito Utara, menjadi daerah yang lebih dulu menggelar PSU. Distribusi logistik sudah berjalan dengan baik, dan supervisi terhadap jajaran KPU daerah telah dilakukan," ujarnya.

Sementara itu, Plh Sekda Siak, Fauzi Asni, menegaskan bahwa Pemkab Siak telah menyiapkan segala aspek yang diperlukan, baik dari segi pengamanan maupun anggaran. "Kami siap melaksanakan PSU dengan dukungan semua pihak. Semoga PSU berjalan lancar dan menghasilkan pemimpin terbaik bagi masyarakat Siak," katanya optimis.

PSU kali ini menjadi bagian dari putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mengharuskan pemungutan suara diulang di 24 daerah, dengan 14 daerah melaksanakan PSU secara menyeluruh dan 10 daerah hanya sebagian. Siak termasuk dalam gelombang pertama PSU yang akan digelar lebih awal.

Dengan berbagai tantangan yang mengiringi pelaksanaan PSU, harapan besar tertuju pada proses yang jujur, adil, dan damai. Masyarakat Siak pun diharapkan berpartisipasi aktif dalam menentukan pemimpin yang benar-benar mewakili aspirasi mereka.