Hallobintang.com - Pekanbaru - Jakarta, 19 Desember 2024 – Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) secara langsung oleh rakyat telah lama menjadi salah satu pilar demokrasi di Indonesia. Namun, belakangan ini, muncul wacana yang memicu perdebatan panas di kalangan elit politik dan masyarakat.

Beberapa kelompok di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) mengusulkan agar pemilihan kepala daerah dilakukan oleh DPRD, bukan lagi melalui pemilihan umum langsung. Wacana ini segera memantik kekhawatiran publik tentang potensi penyalahgunaan kekuasaan dan penguatan oligarki politik di tingkat daerah
Pendapat masyarakat terbagi.

Banyak yang menilai bahwa jika Pilkada beralih ke DPRD, maka kepala daerah hanya akan dipilih oleh segelintir orang dan akan rentan terhadap praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Salah satu alasan kuat yang diungkapkan oleh pengkritik adalah bahwa pemilihan kepala daerah melalui DPRD dapat mengurangi partisipasi rakyat, yang selama ini sudah menjadi hak konstitusional mereka. Apalagi, melihat tren tingginya ongkos politik dalam setiap pemilihan, hal ini dikhawatirkan akan semakin memperburuk situasi.

Namun, tidak sedikit pula yang berpandangan bahwa jika Pilkada dilakukan oleh DPRD, prosesnya bisa lebih efisien dan mengurangi ongkos politik yang kerap membebani para calon.

"Mahalnya ongkos politik dalam Pilkada sering kali membuat proses ini tidak fair dan hanya menguntungkan segelintir pihak yang memiliki sumber daya besar. Pilihan DPRD bisa jadi solusi untuk memangkas biaya dan menjadikan politik lebih efisien," ujar seorang pakar politik.

Namun, argumen tersebut mendapat tentangan keras dari masyarakat dan aktivis demokrasi yang menilai bahwa perubahan ini justru bisa merusak integritas sistem pemilihan yang sudah ada.

"Jika Pilkada dialihkan ke DPRD, kita justru berisiko terjebak dalam sistem yang menguntungkan elit politik dan mengabaikan suara rakyat," kata salah seorang pengamat politik.

Isu ini pun semakin relevan dengan maraknya dugaan korupsi di berbagai tingkat pemerintahan daerah. Publik pun mulai bertanya-tanya, apakah pemerintah dan partai politik benar-benar fokus pada peningkatan kualitas hidup rakyat atau justru mengutamakan kekuasaan politik semata.

Ke depan, tantangan terbesar adalah bagaimana mengurangi ongkos politik yang sangat tinggi, baik dalam Pilkada maupun Pemilu legislatif. Pemerintah dan partai politik diharapkan dapat mengedukasi masyarakat mengenai pentingnya politik yang transparan, partisipatif, dan tidak hanya bergantung pada kekuatan finansial.

Harapan terbesar adalah agar sistem demokrasi Indonesia dapat semakin matang, dengan memastikan setiap warga negara memiliki hak yang setara dalam menentukan pemimpin mereka.

Dengan semua dinamika ini, masa depan Pilkada di Indonesia menjadi sangat krusial. Apakah demokrasi langsung akan tetap dipertahankan, ataukah akan digeser ke sistem yang lebih efisien namun berisiko mengurangi hak rakyat untuk memilih pemimpinnya secara langsung? Semua mata kini tertuju pada keputusan yang akan diambil oleh para pemimpin politik Indonesia.

Oleh : Iman Munandar, S.H., M.H. (Pegiat Demokrasi)